Download Full of This Article Here

Enam puluh empat tahun lampau, antara bulan Oktober – November yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945, terjadilah sebuah pertempuran antara rakyat Surabaya dan tentara Sekutu Inggris. Tentara Inggris yang atas nama Sekutu masuk ke Indonesia datang setelah memenangkan perang Dunia sementara Indonesia hanyalah sebuah negara yang baru saja memproklamirkan kemerdekaannya yang baru berusia puluhan hari.

Kedatangan tentara Inggris awalnya bertugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Tetapi, selain itu, tentara Inggris juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahannya. NICA (Netherlands Indies Civil Administration) ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris. Itulah yang meledakkan kemarahan rakyat Indonesia di mana-mana[1].

Pada 9 November 1945 pukul 14.00, disebarkan pamphlet di atas kota Surabaya yang berisi ultimatum Panglima Divisi V tentara Inggris, Mayor Jenderal RC Mansergh. Ultmatum itu berisi perintah kepada semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945. Ultimatum itu disebarkan dengan diberikan dua alasan[2], yaitu:

Pertama, orang Indonesia di Surabaya pada 28 Oktober 1945 secara licik dan tanpa sebab telah menyerang tentara Inggris, yang datang untuk melucuti tentara Jepang, membantu tawanan perang dan interniran sekutu dan memulihkan hukum dan ketertiban.

Kedua, dalam penyerangan tersebut yang mengakibatkan prajurit Inggris terbunuh, luka-luka atau hilang, wanita dan anak-anak dibantai dan akhirnya dengan keji membunuh Bigadir Jenderal Mallaby, yang berusaha melaksanakan gencatan senjata yang telah dilanggar oleh orang Indonesia.

	Tentara Britania menembaki sniper dalam pertempuran di Surabaya

Tidak terima atas hal ini, maka para laskar bersepakat mengadakan perlawanan kepada tentara Inggris. Secara logika, tanpa dukungan rakyat Surabaya secara umum, mustahil TKR dan laskar-laskar milisi mampu mengalahkan tentara sekutu. Bahkan, perlawanan ini pun sebenarnya tidak didukung bahkan cenderung disalahkan oleh para pemimpin-pemimpin Indonesia di Jakarta (pemerintahan pusat)[3] .

Namun di luar dugaan, ternyata para tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari kalangan ulama' serta kyai-kyai pondok jawa timur seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah serta kyai-kyai pesantren lainnya mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat umum dengan mengeluarkan RESOLUSI JIHAD[4] dari pesantren Tebu Ireng[5]. Pada waktu itu, masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintahan. Tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kyai. Juga ada pelopor muda seperti Bung Tomo dan lainnya. Sehingga perlawanan itu bisa bertahan lama, berlangsung dari hari ke hari, dan dari minggu ke minggu lainnya[6].

Kehadiran para ulama dan ruh Islam dalam pertempuran di Surabaya bukanlah kehadiran tak berarti. Kehadiran mereka mampu membangkitkan gelora rakyat Surabaya menyongsong perang. Resolusi jihad yang dikeluarkan para ulama dari pesantren Tebu Ireng[7] menjadi pendorong rakyat memilih antara 2 kemuliaan, isy karima au mut syahid (hidup merdeka atau mati sebagai syuhada’).

Mereka inilah yang seharusnya menjadi pahlawan sebenarnya. Yang memberikan bakti hidup matinya untuk kemuliaan dan kebebasan negeri mereka dari tangan-tangan orang kafir Sekutu Inggris.

Namun, 64 tahun kemudian, muncullah kembali perang yang menggegerkan rakyat Indonesia. “Perang” antara Cicak dan Buaya[8]. Demikianlah publik menyebutnya. Berita-berita di surat kabar dan televisi serta internet diwarnai dengan pemberitaan-pemberitaan seputar “pertarungan” antara Polri (tidak jelas sebagai lembaga atau tidak) dengan KPK (juga tidak jelas sebagai lembaga atau tidak)[9]. Namun yang pasti, masyarakat secara umum langsung merespon penahanan dua orang pimpinan KPK Bibit – Chandra dengan mengadakan gerakan-gerakan yang simultan dan spontan[10] [11]. Publik menyatakan dukungannya kepada KPK dan menyalahkan peran Polri yang dianggap menjadi penghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Tak kalah, di dunia internet pun muncul gerakan dukungan kepada Bibit – Chandra yang didukung ratusan ribu facebooker (saat tulisan ini sedang berjalan sudah mencapai lebih dari satu juta dukungan)[12].

Polri pun kebakaran jenggot (meskipun saya belum pernah bertemu dengan satu orang anggota Polri pun yang berjenggot). In case, ada seorang anggota Brimob yang membela buta korps-nya dengan membuat postingan provokatif. Melalui account Facebook-nya, ia menulis, “"Polri gak butuh masyarakat, tapi masyarakat yg butuh Polri. Maju terus kepolisian Indonesia, telan hidup2 cicak kecil.." [13]. Tentu saja, hal itu kemudian memicu facebook-er Indonesia angkat laptop (karena kalau angkat senjata bakal ditangkap buaya)[14].

Tak percuma, ternyata desakan masyarakat yang datang berduyun-duyun dari masyarakat biasa, masyarakat dunia maya, hingga tokoh-tokoh nasional yang menjaminkan dirinya berhasil membuat Polri melepas Bibit – Chandra dari tahanan. Melepas di sini bukan berarti mereka bebas dari segala tuntutan hukum dan penyelidikan ulang, namun hanya memperoleh penangguhan penahanan semata. Penangguhan penahanan ini dilakukan Polri setelah mereka terpojok oleh adanya rekaman komunikasi antara aparat-aparat negara yang memperoleh amanah di Polri dan Kejaksaan yang diputar di depan majelis Mahkamah Konstitusi[15]. Rekaman tersbut berisi pembicaraan pengaturan (baca: rekayasa) peradilan di Indonesia (in case). Seketika, masyarakat Indonesia dengan mata dan telinga terbuka melihat dan mendengar betapa bobroknya moral aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya Polri dan Kejaksaan (in case), meskipun masyarakat meyakini bahwa lembaga-lembaga lain pun pasti juga tidak lepas dari praktek kebobrokan moral dan korupsi yang bahkan mungkin lebih besar.

Polri tidak ingin kalah langkah. Lembaga korp berseragam coklat ini kemudian pun menyusun strategi untuk melawan. Ketika ada pertemuan dengan Komisi III DPR RI, yang disiarkan secara langsung oleh TV antek Polisi (meminjam istilah kawan-kawan Laskar Mujahidin)[16], Polri menjelaskan duduk perkaranya tentunya versi Polri. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pun membawa serta Kabareskrim Komjen Susno Duadji yang dalam rekaman yang diputar KPK di depan MK terlibat merekayasa peradilan hukum Indonesia bersama seorang pengusaha bernama Anggodo. Kapolri menjelaskan bahwa penahanan terhadap Bibid-Chandra merupaka langkah yang telah sesuai prosedur. Polri menyatakan bahwa mereka memiliki banyak bukti akan keterlibatan dua orang pimpinan KPK tersebut dalam penyalahgunaan wewenang jabatan dan tindak pidana pemerasan. Bahkan di depan anggota dewan terhormat, Susno dengan lantang dan meyakinkan bersumpah atas nama Allah SWT bahwa ia menolak kebenaran telah menerima uang senilai 10 Miliar[17]. Artinya ia menolak rekaman tersebut. Setelah adanya penjelasan dari Kapolri di depan anggota Komisi III DPR RI tersebut, pertempuran kembali seimbang. Entah dibuat oleh anggota atau pengagum Polri, muncul gerakan 2 juta dukungan Facebooker kepada Polri mengusut kasus pimpinan KPK (menyaingi gerakan 1 juta dukungan untuk Bibit-Chandra)[18].

Entah manakah yang benar dan manakah yang salah tidak jelas. Bisa saja semua benar, bisa pula salah satu benar dan yang lainnya salah, bisa saja semuanya salah dan terlibat sebagai bagian dari kebobrokan moral aparat penegak hukum. Jika berkaca kepada demokrasi dimana suara Tuhan adalah suara Rakyat dan suara kebenaran adalah suara mayoritas rakyat, maka Pendukung KPK dengan dukungan yang saat artikel ini ditulis telah mencapai target 1 juta pendukung lah yang benar, sementara pendukung Polri dengan segala jenis namanya belum ada yang mampu mencapai pendukung 100 ribu pun secara otomatis kalah dan salah. Sekali lagi jika kebenaran didasarkan pada paham demokrasi dimana suara rakyat adalah suara Tuhan.

Perbandingan peristiwa yang terjadi antara hari ini dengan 64 tahun silam menurut penulis hampir mirip. Mereka sama-sama memperjuangkan atas kebenaran yang mereka yakini. Ratusan ribu bahkan jutaan rakyat Surabaya mengadakan perlawanan hanya bermodalkan Resolusi Jihad semata menghadapi tentara Sekutu Inggris yang baru saja menjadi pemenang perang dunia dengan kekuatan senjata lengkap. Sementara hari ini, kedua kubu yang disebut sebagai Cicak dan Buaya juga tengah mengadakan pertempuran untuk membuktikan kebenaran hakiki diantara keduanya.

Pada perang di Surabaya, pasukan sekutu Inggris bisa dikatakan akhirnya memenangkan pertempuran tersebut ketika perang berakhir pada 20 November 2009[19]. Ribuan rakyat tewas setelah tentara sekutu memborbardir Surabaya dengan pesawat-pesawat terbangnya. Anehnya, meskipun disebut sebagai Hari Pahlawan, para tokoh-tokoh dan rakyat yang berjuang riil dengan harta dan jiwanya menjemput syahid justru tidak memperoleh gelar pahlawan dari pemerintah. Gelar Pahlawan akhirnya baru diberikan pada tahun ini, jauh setelah salah satu tokoh yang dengan semangat menggelegarnya dan kalimat “Allahu Akbar”[20] menggoncang dan membakar semangat rakyat Surabaya, setelah ia meninggal dunia. Sementara orang-orang yang ketika peristiwa itu terjadi tengah tertidur lelap di istana negara justru memperoleh nama, harta, gelar, dan pujian. Setidaknya itu diperolehnya di dunia.

Sementara itu, saat ini pertempuran antara sang cicak dan sang buaya pun masih berlangsung seru. Belum ada yang keluar sebagai pemenangnya. Ataukah memang tidak ada pemenangnya? Akankah keluar dalam pertempuran ini seorang pahlawan yang sesungguhnya atau pahlawan kesiangan yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Wallahu a’lam.

Sebagai penutup, saya tampilkan dua kisah dari dua Umar –Sang Pahlawan Islam- sebagai tadzkirah kita bersama.

Suatu kali, seorang pejabat negara kembali dan melaporkan adanya kelebihan kekayaan untuk baitul-mal sebanyak 400.000 dinar. Umar bertanya kepada pejabat yang ia tunjuk itu:

"Adakah saudara merugikan orang lain dengan harta itu?"

"Tidak," jawab si pejabat.

"Harta saudara sendiri berapa banyak?"

"Dua puluh ribu dirham".

"Dari mana saudara memperoleh itu?"

"Saya peroleh dari berdagang."

Mendengar itu Khalifah Umar marah. "Kami menugaskan saudara sebagai penguasa, bukan sebagai pedagang!! Kenapa saudara memperdagangkan harta umat Islam?"

Kelebihan harta demikian itu oleh Umar diambil kembali untuk negara dan hanya haknya yang semula dikembalikan pada pejabat itu. Umar memandang salah bagi pejabatnya yang berdagang di saat berkuasa. Sebab ia yakin, seorang pejabat yang berkuasa pastilah mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam menjalankan bisnisnya lantaran kekuasaan yang dimiliki. Dan kemudahan-kemudahan itu dianggap awal dari munculnya kecurangan dalam jabatan. Selain itu ia berprinsip bahwa jika seorang pejabatnya berdagang, pastilah pikiran dan tenaganya terbagi; di suatu saat ia harus melayani rakyat, disaat bersamaan iapun harus memikirkan bisnisnya. Makna jabatan kala itu benar-benar ibadah dan untuk melayani rakyat, bukan untuk melayani diri apalagi sampai memperkaya diri. Maka tak heran jika tak satupun pejabat negara kala itu kaya raya yang dibuahkan melalui jabatan mereka. Adakah para “cicak dan buaya” telah demikian?

Demikian juga ketika ada pejabat yang harus bertanggung jawab itu diketahui memiliki beberapa ekor kuda seharga 1600 dinar, Khalifah yang terkenal tegas itu terkejut sekali lalu diusutnya sampai ke akar-akarnya. Dia tak dapat menerima alasan bilamana itu dikatakan dari hadiah orang, sebab hadiah demikian itu bukan untuk pribadinya, melainkan untuk jabatannya. Khalifah yakin bahwa si pejabat tadi pastilah tak diberikan hadiah sebesar itu bilamana ia tidak sedang memangku jabatan.

Selanjutnya dalam kisah lain, tersebutlah seorang perampok yang tertangkap dan segera dijatuhi hukuman. Sebelum menjalani hukuman, sang perampok minta menghadap Khalifah. Kali ini khalifah Umar ibn Abdul Aziz-pemimpin yang adil dan jujur pada masa itu.

"Ada perlu apa. Bukankah engkau telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman secara adil?" sang Khalifah bertanya.

"Betul, Tuan. Hukuman sudah dijatuhkan dan keadilan telah ditegakkan sesuai dengan kesalahan saya. Namun keadilan itu baru berdiri di atas satu kaki dan belum sempurna."

"Apa maksud engkau?"

"Dari sisi hukum, memang saya harus dipenjarakan. Tetapi dari sisi kebenaran, orang-orang yang saya rampok harus digantung."

"Coba jelaskan perkataan engkau,"

"Saya hanya mencuri harta para pejabat negara yang kekayaannya melebihi jumlah gaji yang diberikan oleh pemerintah. Kalau tidak percaya, silakan hitung gaji mereka dibanding dengan kemewahan yang mereka nikmati."

Khalifah tercenung. Selidik punya selidik, ternyata betul. Harta mereka tidak sepadan dengan pendapatan yang sah. Berarti mereka telah melakukan korupsi atau kejahatan lainnya. Perampok dipanggil Khalifah.

"Engkau benar. Pejabat pemerintah itu telah berbuat curang. Mereka sudah dijebloskan ke penjara, dan engkau sekarang bebas dari hukuman!"

Semoga kisah diatas menjadi ibroh buat kita semua di tengah-tengah perang ”Cicak & Buaya” di hari Pahlawan.

Ahmed Fikreatif

(ditulis di sela-sela waktu bekerja di kantor. Ya Allah, ampunilah aku jika hal ini termasuk bagian dari korupsi)