Ekonom UGM Ichsanuddin Noorsy

Krisis keuangan global membuktikan kegagalan kebijakan neo liberalisme dengan mekanisme pasarnya dan menjadi pelajaran sangat berharga. Krisis keuangan global ini menjadi kenyataan yang tidak menyenangkan bagi kalangan ekonom yang tergabung dalam "Mafia Berkeley" yang terlalu berporos pada Washington Consensus. Krisis keuangan yang terjadi saat ini di Amerika Serikat (AS) bukti kegagalan model ekonomi neo liberalisme yang justru menghancurkan sistem keuangan global.

Ekonom UGM Ichsanuddin Noorsy mengatakan, sebelum terjadi krisis keuangan global ini, dirinya sudah menyerukan agar pemerintah mewaspadai krisis ekonomi, karena sejak awal tahun ini sudah ada tanda-tanda dengan adanya gelembung (bubble) ekonomi di berbagai negara, khususnya AS dan Uni Eropa. "Dalam konteks ini, kita benar. Tapi bagi mereka (ekonom yang berafiliasi ke AS), kebenaran itu tidak menyenangkan. Karena itu, sejak kenaikan harga BBM 24 Mei 2008 hingga hari ini, hampir semua 'teman-teman' dari Mafia Berkeley lantang berbicara tentang kebijakannya," ujarnya.

Menurut dia, rakyat Indonesia jangan sampai salah memilih pemimpin yang mendewakan ekonomi neo liberal. Ini karena model-model ekonomi neo liberal sudah menunjukkan kegagalan bangsa-bangsa untuk menata perekonomian. Saat ini konsep ekonomi neo liberal sudah tidak bisa digunakan lagi, sehingga jangan sampai terjebak dalam buaian isu model ekonomi ini lagi.

"Inilah kesempatan kita. Siapapun presidennya nanti, jika mereka menggunakan lagi model-model ekonomi neo liberal dan pengusaha di sektor keuangan, maka sesungguhnya kita akan terperosok jauh lebih dalam lagi (ke jurang kehancuran ekonomi)," ujar Ichsanuddin.

Terkait dampak ke sektor industri manufaktur, dia menjelaskan, awalnya kinerja manufaktur masih tergolong bagus dan baru terpukul setelah terdapat gonjang-ganjing nilai tukar dan harga komoditas. "Sekarang industri sudah menurun terus dari posisi 7 persen menjadi 5,05 persen sumbangannya terhadap PDB. Artinya makin tidak mampu menyerap tenaga kerja, makin melemah produktivitasnya, dan yang akan hidup hanya sektor-sektor yang nontradeble, yaitu sektor jasa, misalnya pulsa seluler, tiket transportasi, dan lainnya," tutur Ichsanuddin.

Sejauh ini, Pemerintah AS merespons fenomena kehancuran sektor finansial di negerinya sama dengan yang dilakukan Pemerintah Indonesia menghadapi krisis keuangan pada 1998. Percepatan bailedout yang terjadi di AS adalah bukan sekadar perdebatan-perdebatan teoritikal atau perdebatan kebijakan, tapi foto kopi atau sama persis seperti yang dilakukan Pemerintah RI dulu. "Sesungguhnya bailedout AS ini sebagian belajar dari krisis Indonesia di 1998. Pertama mereka tidak mau pejabat keuangannya dituntut. Kedua mereka menetapkan jangka waktu penyelesaian," ujarnya.

Krisis keuangan di AS ini sebelumnya sudah diperkirakan oleh ekonom Alan Greenspan dan ekonom dunia lainnya sejak Juli 2004. Pada 2001, Greenspan melihat kebijakan ekonomi AS yang mengalami masalah besar, yaitu menyangkut masalah asuransi sosial, perumahan rakyat, gaji dan upah yang menurun, asuransi kesehatan serta masalah pemotongan pajak. "Kalau ini tidak diselesaikan kata Greenspan, AS akan menghadapi masalah besar. Bahkan Greespan menyebut AS akan menghadapi resesi," ujar Ichsanuddin.

Selain punya masalah besar dalam kebijakan ekonominya, AS menanggung defisit anggaran, karena dana banyak dipakai untuk menyerang Irak serta perang dagang dengan China menghasilkan defisit 261 miliar dolar AS. Belum lagi kejadian bencana alam, seperti badai Katrina dan lainnya yang membutuhkan banyak dana untuk pemulihan.[rofx/si]