Survei Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka (Uhamka) Jakarta, menyimpulkan sebagian besar warga ternyata mengharapkan pelaksanaan hukum syariah. Warga Jakarta yang mengharapkan itu mencapai 77 persen.

"Penelitian ini dilakukan di Jakarta pada 18-29 Juli 2011 dengan partisipan penelitian sebanyak 202 warga muslim Jakarta," kata juru bicara Tim Survei tentang "Ancaman bagi Ideologi Negara melalui Radikalisme Agama" dari Lemlit Uhamka, Subhan El Hafiz di Jakarta, Selasa (21/2).

Dosen Fakultas Psikologi Uhamka itu mengatakan, survei bahkan menyimpulkan sebagian besar masyarakat mengharapkan adanya negara Islam (76 persen). Menurut dia, hal ini tentu menjadi tantangan besar terhadap ideologi bangsa yang harus dihadapi.

Namun demikian, penanganan terhadap isu ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan dan tindakan represif serta kekhawatiran yang berlebihan terhadap konflik antaragama.

Hal ini dikarenakan, penelitian lebih jauh terhadap fakta di atas menunjukkan bahwa 55 persen partisipan mengatakan pemerintah saat ini sudah cukup baik atau adil terhadap agama-agama yang ada di Indonesia.

Selain itu hanya 12 persen yang mengaitkan pelaksanaan syariah dalam konteks hukum. Sedangkan sebagian besar (51 persen) mengkaitkan syariah dalam konteks pedoman moral, membela keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan. (baca juga: Lembaga Survey Indonesia: Mayoritas Rakyat Indonesia Setuju Syariat Islam)

Survey LSI

Hasil survei yang diadakan Lemlit Uhamka ini makin menguatkan diterimanya hukum Islam di Indonesia. Pertengahan tahun 2011 silam, LSI juga menyampaikan hasil survei yang tidak jauh berbeda dengan survei Uhamka. Lewat hasil survei LSI, mayoritas pemuda muslim setuju hukuman Qishosh diterapkan untuk pembunuh.

"10,8 persen sangat mendukung. Sementara 56,1 persen setuju hukuman mati (Qishosh_red) untuk pembunuh. 30,4 persen menolak dan hanya 1,9 persen yang tidak berpendapat," ujar peneliti dan direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi di Goethe Institut, Jl Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, pertengahan tahun lalu (14/6/2011).

Survei kerjasama LSI, Goethe Institut, Friedrich Naumann Stiftung dan Fur Die Freiheit itu juga menyebutkan bahwa mereka pun setuju jika hukuman cambuk diterapkan untuk pemabuk. Sekitar 68,5 persen setuju hukuman ini diterapkan.

Sementara untuk penerapan hukuman potong tangan bagi pencuri, pendapat kaum muda muslim terpecah. "49 Persen setuju, sementara 50,2 pesen menolak," jelas Burhanudin.

Berdasarkan dua hasil survei ini, nampak bahwa penegakan Syariat Islam khususnya hudud sangat diterima oleh masyarakat perkotaan dan berpendidikan. Survey ini juga mematahkan argumentasi orang-orang liberal dan pluralis serta nasionalis yang menyebut bahwa pendukung syariat hanya dari kalangan pinggiran dan pedesaan.

Melihat hasil survei ini, bagaimanakah langkah ormas-ormas Islam menanggapinya? (muslimdaily/bbs)