Aktivis Islam Mesir telah menolak panggilan oleh kelompok-kelompok revolusioner untuk melakukan pembangkangan sipil minggu depan pada peringatan pertama kejatuhan Presiden Hosni Mubarak.

"Pembangkangan sipil dan pemogokan umum akan memperburuk situasi ekonomi, sosial dan layanan yang sudah buruk," kata Ikhwanul Muslimin dalam sebuah pernyataan, sebagaimana disampaikan situs onislam.net pada hari Rabu.

"Hal ini akan mengakibatkan hancur negara ini dan membawanya ke bawah."

Beberapa kelompok pemuda dan revolusioner telah menyerukan pembangkangan sipil pada Sabtu 11 Februari yang menandai peringatan pertama lengsernya Mubarak.

Penyelenggara berpendapat bahwa pemogokan bertujuan untuk memberikan tekanan terhadap dewan militer yang berkuasa untuk menyerahkan kekuasaan kepada otoritas sipil.

Desakan ini muncul di tengah bentrokan mematikan antara demonstran dan pasukan keamanan di Kairo dan kota-kota beberapa Mesir, yang menyebabkan sedikitnya 15 orang tewas.

"Seruan ini menimbulkan bahaya besar bagi kepentingan negara dan masa depannya," kata Mahmoud Hussein, sekretaris jenderal dari Ikhwanul Muslimin, demikian laporan Al-Shorouk koran.

Dia meminta semua orang Mesir untuk menghindari seruan untuk pembangkangan sipil dan meningkatkan upaya mereka untuk membangun kembali negara.

"Mereka yang ingin protes pada hari itu memiliki hak untuk melakukannya tetapi dengan cara damai dan beradab."

Ikhwanul, yang sayap partainya yakni Partai Kebebasan dan Keadilan memenangkan kursi terbanyak di majelis rendah Mesir, menyerukan pendukung pembangkangan sipil untuk tidak melakukan aksi destruktif.

"Kami harus sabar karena ada banyak permintaan dan perlu beberapa waktu untuk memperbaiki korupsi dari 30 tahun terakhir."

Merusak

Blok parlemen terbesar kedua juga menolak panggilan untuk pembangkangan sipil di Mesir.

"Seruan ini hanya akan mengakibatkan masalah lebih dan memperburuk situasi yang sudah tegang," kata Nader Bakkar, juru bicara Partai Salafi, Al-Nour.

Dia menekankan bahwa parlemen saat ini memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan revolusi.

"Pintu sudah dibuka untuk pencalonan pemilihan presiden, yang berarti otoritasakan segera diserahkan kepada warga sipil."

Penguasa militer Mesir telah menetapkan 10 Maret untuk membuka nominasi pemilihan presiden negara itu.

Meskipun tanggal  belum ditetapkan  untuk pemilihan umum, diharapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada bulan Mei.

Al-Jama'a Al-Islamiyah juga menegaskan penolakan terhadap pembangkangan sipil di negara ini.

"Ini adalah panggilan untuk kehancuran," kata juru bicara Assem Abdel-Majid.

"Ini hanya bertujuan untuk membawa negara jatuh."

Tapi panggilan untuk pembangkangan sipil mendapat dukungan dari beberapa pemimpin Islam lain.

"Tidak ada bahaya dari ketidaktaatan selama itu adalah upaya damai," kata calon presiden Abdel-Moneim Abul-Futuh.

Dia mengatakan panggilan mencerminkan kemarahan yang mendalam di antara orang Mesir, terutama setelah kekerasan mematikan sepakbola di kota Mediterania Port Said yang menyebabkan sedikitnya 77 orang tewas.

Kandidat lain, Hazem Salah Abu Ismail, juga mengisyaratkan dukungan untuk pembangkangan sipil.

"Seruan untuk pembangkangan sipil pada 11 Februari dibenarkan," katanya kepada BBC.

[muslimdaily.net/onislam]