Pemantau Hak Asasi Internasional (Human Rights Watch), menuding usaha pemerintah Prancis untuk melarang burka adalah tindakan melanggar hak asasi muslimah di Prancis.

Selain itu, tindakan ini juga dapat membuat stigma buruk seluruh minoritas Muslim di negara menara Eiffel tersebut.

"Kami masih sangat peduli bahwa pembatasan itu akan mengganggu hak Muslimah di Prancis, hak untuk melaksanakan ajaran agamanya dan hak otonom setiap orang," tutur Judith Sunderland, peneliti senior untuk Eropa Barat dari Human Rights Watch kepada Inter Press Service Kamis 28 Januari.

Sebuah panel atau komisi Parlemen Prancis pekan lalu merekomendasikan pelarangan penggunaan burka di sejumlah tempat seperti rumah sakit, sekolah, transportasi publik dan kantor pemerintahan.
Prancis telah memunculkan debat yang panas seputar burka atau cadar sejak Presiden Nicolas Sarkozy mengatakan bulan Juni lalu bahwa burka tidak bisa diterima di Eropa.

Menurut perkiraan departemen dalam negeri Prancis dari 7 juta umat Islam di Prancis, terbesar di Eropa, terdapat 1.900 muslimah Prancis yang memakai cadar.

Pelarangan cadar ini menurut Judith Sunderland merupakan langkah keliru  untuk merangkul minoritas Islam, justru menjauhkan mereka dari masyarakat. Karena tanpa memakai cadar mereka tidak bisa menjemput anaknya dari sekolah atau untuk berbicara kepada guru sang anak yang mungkin juga seorang wanita.

Banyak politisi yang memperingatkan bahwa aturan tersebut nantinya sulit untuk dijalankan dan mendapat tentangan di pengadilan HAM Eropa.

Pada tahun 2004, pemerintah Prancis telah melakukan pelarangan penggunaan jilbab di sekolah negeri dan sejumlah tempat umum, yang kemudian ditiru negara Eropa lainnya.

[muslimdaily.net/iol]