Setelah "sukses" melakukan pelarangan terhadap pembangunan kubah masjid, Partai Rakyat Swiss (SVP) kini tengah merencanakan pelarangan-pelarangan kembali terhadap umat Islam minoritas di Swiss.
Menurut Adrian Amstutz, ahli hukum SVP, dalam referendum kemarin para pemilih telah menunjukkan suaranya mampu meredam laju Islam dalam nilai dan budaya di Swiss, demikian tuturnya kepada Swissinfo, Selasa 1 Desember.
Lebih lanjut menurutnya bahwa umat Islam di Swiss harus ikut melebur dalam nilai-nilai kebebasan dan sekulerisme yang dipraktekkan di Swiss.
Upaya diskriminasi lain yang kini akan dimunculkan adalah pelarangan burqa/niqab, pemakaman khusus muslim dan pengecualian murid muslim dari kelas berenang campuran.
"Perjodohan dalam pernikahan, khitan perempuan, dispensasi khusus dari kelas renang dan burka adalah daftar utamanya," imbuh Amstutz.
Bulan Oktober lalu pemerintah mengumumkan rencana pengetatan perjodohan , sementara partai kristen demokrat telah mendorong upaya pelarangan cadar.
Ketua SVP Toni Brunner juga mengatakan bahwa partainya juga berencana melakukan pelarangan terhadap jilbab, busana wajib bagi muslimah di tempat kerja.
Menurut hasil akhir , 57.5% pemilih mendukung pelarangan pembangunan kubah, sisanya menentang.
Sebelumnya partai sayap kanan dan terbesar di Swiss, Swiss People's Party (SVP), telah memaksakan referendum dibawah undang-undang Swiss dengan mengumpulkan 100.000 tanda tangan pernyataan dukungan referendum dalam waktu 18 bulan terhadap pemilih yang memnuhi syarat.
SVP beranggapan bahwa kubah merupakan simbol syariah Islam dan tidak sesuai dengan hukum sekuler Swiss. Selanjutnya SVP melakukan kampanye besar-besaran dengan menggambarkan sebuah misil yang diserupakan dengan kubah dan seorang wanita dengan cadar.
[muslimdaily.net/IOL]